Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan. Capain itu pun menambah optimisme Kota Blitar untuk meraih hasil lebik baik ditahun 2026.Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Erlin Ferida Kunawati ditemui di kantornya, Kamis (12/02/2026) menyampaikan capaian investasi Kota Blitar tahun lalu sebesar Rp. 437,52 milliar, lebih tinggi dari yang ditargetkan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 437 miliar. Sehingga hasil tersebut, kata Erlin, menjadi sinyal positif bagi iklim usaha di Kota Blitar.“Sedangkan terkait investasi di sini Alhamdulillah capaian realisasi investasi sampai dengan akhir 2025 kemarin mencapai 437,52 miliar. Hal ini lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2024,” ujarnya.Selain mencatat kenaikan investasi, DPMPTSP Kota Blitar juga terus memperkuat pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha disabilitas dan pedagang pasar, agar semakin banyak usaha yang memiliki legalitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan semakin mudah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan. Disisi lain, pemantauan pertumbuhan investasi juga akan semakin mudah, karena pemilik usaha akan menyampaikan laporan resmi di sistem perizinan.“Harapan kami ke depan pedagang pasar ini pun juga semakin bertambah yang memiliki izin usahanya. Dengan memiliki izin usaha mereka dapat mendapatkan fasilitas bantuan pemerintah maupun fasilitas bantuan pendanaan dari bank, misalkan seperti KUR dan lain sebagainya," pungkasnya. (lang)

Kota Blitar - Wali Kota Blitar resmi melaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno, Senin (17/02/2025) yang berlokasi di Jl. Cokroaminoto No. 1 Kepanjenkidul Kota Blitar. Peresmian ini ditandai dengan penekanan sirine dan pengguntingan pita oleh Walikota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar dan Kepala OPD.Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd usai peresmian mengatakan MPP Bumi Bung Karno hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam berbagai layanan administrasi maupun perizinan bagi masyarakat Kota Blitar. Selain kenyamanan fasilitas, pihaknua juga ingin memastikan kualitas pelayanan yang diberikan di MPP Bumi Bung Karno. Sehingga, standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap layanan harus benar-benar dijalankan dengan optimal.."Kita sudah lama berkeinginan untuk mewujudkan pembangunannya ini walaupun masih ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan di antaranya di sisi bagian timur itu masih perlu didesain tempat parkir yang nyaman," ungkap Walikota Blitar.Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono mengatakan terdapat 24 instansi dengan 100 layanan yang terintegrasi di MPP Bumi Bung Karno, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Polres Blitar Kota dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu beranjak dari satu kantor ke kantor lainnya untuk mengurus perizinan dan administrasi lainnya.  Heru mengaku akan terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehingga dinas setempat dapat mempertimbangkan adanya penambahan tenant untuk memaksimalkan layanan publik.  "Kita harapkan bahwa dengan terintegrasinya pelayanan ini masyarakat tidak perlu mondar-mandir ke tempat-tempat dulu sebelumnya ada. Cukup di MPP mereka melayani semua jenis perizinan yang mereka butuhkan," ungkap Heru.MPP Bumi Bung Karno di Kota Blitar dibangun dalam dua tahun anggaran. Tahun pertama di tahun 2023, pembangunan difokuskan ke konstruksi dasar. Sedangkan tahun ke dua tahun 2024 difokuskan untuk penyelesaian pembangunan fisik dan persiapan sarana dan prasarana pendukung. (Sel)sumber: blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK, yang mana Kota Blitar tahun 2024 memperoleh angka 97,98 persen, Senin (13/01/2025). Nilai tersebut berhasil membawa Kota Blitar berada di urutan nomor empat se-Indonesia dan nomor dua se-Jawa Timur.Nilai yang diraih oleh Pemerintah Kota Blitar berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 96 persen. Indeks MCP KPK tahun 2024 juga lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 95,93 persen.MCP KPK merupakan program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Terdapat delapan area intervensi MCP KPK yang melibatkan sejumlah OPD pengampu. Di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, barang milik daerah (BMD), manajemen ASN, pajak, APIP, dan layanan publik.