Pemerintah Kota Blitar terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK, yang mana Kota Blitar tahun 2024 memperoleh angka 97,98 persen, Senin (13/01/2025). Nilai tersebut berhasil membawa Kota Blitar berada di urutan nomor empat se-Indonesia dan nomor dua se-Jawa Timur.Nilai yang diraih oleh Pemerintah Kota Blitar berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 96 persen. Indeks MCP KPK tahun 2024 juga lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 95,93 persen.MCP KPK merupakan program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Terdapat delapan area intervensi MCP KPK yang melibatkan sejumlah OPD pengampu. Di antaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, barang milik daerah (BMD), manajemen ASN, pajak, APIP, dan layanan publik.

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar berhasil menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dengan meraih predikat “Sangat Baik” dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024, Senin (06/01/2024). Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar mencapai 4,11 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia No. 663 Tahun 2024 terkait Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 lalu.Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, indeks SPBE Kota Blitar memperoleh skor 3,68 dengan predikat sangat baik . Di tahun 2024, Pemerintah Kota Blitar berhasil meningkatkan nilai indeks sebesar 0,43. Nilai ini jauh melampaui target hingga 110 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 3,9.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, Mujianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam capaian ini. Menurutnya, nilai indeks SPBE mendukung nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB). Apabila nilai indeks SPBE melebihi target, maka akan berkontribusi pada kenaikan nilai indeks RB.“Capaian ini menandakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar telah diapresiasi. Nilai indeks SPBE mendukung nilai indeks RB. Bila nilai melebihi target tentunya akan meningkatkan juga nilai indeks RB,” terangnya.Indeks SPBE Kota Blitar berhasil menduduki peringkat lima belas dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Terdapat sejumlah aspek yang menjadi fokus penilaian pada evaluasi SPBE, mulai dari audit infrastruktur atau sistem, data statistik sektoral, pengelolaan pengaduan, keamanan informasi, dan masih banyak lagi.“Dinas Kominfotik sendiri memiliki peran yang dominan dalam penilaian ini. Karena hampir semua bidang mendukung nilai SPBE, seperti layanan infrastruktur jaringan pemerintah, data statistik sektoral, layanan pengaduan, aspek keamanan informasi serta pengelolaan data atau ruang data,” tambah Mujianto.Kenaikan indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar merupakan buah manis dari kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kadis Mujianto berharap, kenaikan indeks SPBE ini dapat menjadi motivasi pengelola layanan untuk memberikan kinerja yang lebih baik sehingga dapat memberikan layanan yang prima bagi masyarakat. sumber: blitarkota.go.id